Delapan Kabupaten di Papua Belum Miliki DPRD

JAYAPURA [PAPOS] - Sebanyak delapan kabupaten di Papua hingga kini belum memiliki DPRD karena anggotanya belum dilantik.

Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende dalam pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jayapura, Kamis, mengakui, ke delapan kabupaten yang belum ada DPRD terdiri atas Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Mimika, Intan Jaya, Paniai, Yahukimo dan Kabupaten Nduga.

Dari jumlah itu, kata Irjen Pol Mende dalam pertemuan yang dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan, empat diantaranya sudah disetujui gubernur yakni Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Paniai dan Tolikara.

Namun khusus untuk DPRD Tolikara, pihaknya akan meminta Gubernur Papua untuk menunda pelantikannya dengan alasan keamanan.

"Kami akan menggeluarkan rekomendasi dan meminta pelantikan anggota DRPD Tolikara ditunda dengan alasan keamanan,"tegas Irjen Pol Mende.

Dikatakan, rekomendasi penundaan pelantikan diambil setelah pihaknya menyelidiki aksi demo pemalangan jalan lintas Wamena-Tolikara-Mulia beberapa waktu lalu dan terungkap kalau aksi itu berkaitan dengan rencana pelantikan anggota DPRD Tolikara.

Warga merasa tidak puas karena wakil mereka yang sejak awal sudah memenuhi kouta perolehan suara tidak masuk dalam daftar calon anggota yang akan dilantik.

"Karena bukti-buktinya kuat maka kasus tersebut dibawa ke pidana umum, sehingga diharapkan pelantikan ditunda," kata Irjen Pol Mende seraya mengatakan, pihaknya juga akan menyarankan jika pelantikan tetap dilaksanakan maka calon anggota dari distrik itu tidak usah dilantik hingga ada hukum tetap.

Menurutnya, saat ini aksi pemalangan sudah berhasil diatasi setelah Kapolres Tolikara berjanji mengusut kasus itu hingga tuntas.

Karena itulah untuk menghindari dampak yang lebih luas pihaknya akan meminta Gubernur Papua menunda pelantikan anggota DPRD Tolikara.

Kalaupun tetap dilantik, namun wakil rakyat dari distrik tersebut tidak dilantik hingga ada ketetapan hukumnya, kata Kapolda Papua.