Warga Timor-Leste desak Australia menetapkan batas sengketa

       Sekitar 3.000 orang berbaris menuju kedutaan Australia di Dili, ibukota Timor-Leste, pada 23 Februari, menuntut pemerintah Australia menyelesaikan sengketa batas maritim.

Para demonstran berjalan sekitar 500 meter dari SPBU Tiger milik Australia menuju kedutaan negara itu sambil mengusung spanduk yang bertuliskan “Kami menginginkan keadilan, kami menginginkannya sekarang.”

Mereka mengatakan Australia telah mengeksploitasi cadangan minyak dan gas di Celah Timor – batas maritim yang memisahkan kedua negara – selama 40 tahun, dengan menggunakan perjanjian ditandatangani dengan Indonesia tahun 1972.

Juvinal Diaz, koordinator Gerakan Melawan Pendudukan Laut Timor mengatakan kepada para pengunjuk rasa bahwa nilai bantuan yang diterima dari Australia sejak tahun 1999, sekitar 1,7 miliar dolar AS, kurang dari 5 miliar dolar dari Australia yang diperoleh dalam 10 tahun terakhir dari minyak dan gas di Celah Timor.

“Ini adalah hak masyarakat Timor-Leste. Melalui demonstrasi massal ini kami menuntut pemerintah Australia untuk segera berdialog dengan Timor-Leste,” kata Diaz, seorang peneliti di Lao Hamutuk, sebuah kelompok pemantau independen tentang perekonomian dan pembangunan negara itu.

Gerakan ini mengeluarkan pernyataan menuntut Australia menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Timor-Leste melalui Mahkamah Internasional dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

Diaz mengatakan perjanjian yang telah ditandatangani dengan Indonesia tidak sesuai dengan hukum internasional.

“Ketika Timor-Leste merdeka melalui referendum pada 30 Agustus 1999, Australia masih menguasai sumber daya  laut negara itu,” katanya.

Menteri Luar Negeri Timor-Leste Hernani Coelho mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Rui Maria de Araujo sebelumnya telah mengirimkan surat untuk bernegosiasi batas maritim, namun pemerintah Australia tidak merespons.

“Australia tidak menanggapi, tidak seperti Indonesia, yang telah sangat kooperatif dalam menyelesaikan batas laut (masalah) dengan Timor-Leste. Dengan Indonesia, itu hampir selesai,” kata Coelho kepada wartawan.

Marito Reis, seorang mantan tahanan politik dan anggota kabinet, juga menyuarakan keprihatinannya, dengan mengatakan, “Selama 24 tahun Timor-Leste berjuang melawan militer Indonesia dan meraih kemerdekaan penuh dan hak tanah dan sumber daya kelautan. Sayangnya, sumber daya itu masih dalam cengkeram Australia.”

Gregorio Saldanha, seorang aktivis sosial mengatakan Australia ikut bertanggung jawab atas kemiskinan Timor Leste. Dia mencatat bahwa 40.000 orang Timor-Leste meninggal karena berjuang untuk Australia melawan tentara Jepang selama Perang Dunia II.

“Rakyat Timor-Leste telah miskin sejak era penjajahan Jepang, Portugis dan Indonesia. Pada saat ini kebanyakan orang masih miskin dan tergantung pada sumber daya alam seperti minyak dan gas,” katanya.