Press Release AMP KK Malang Menyikapi Pepera 1969

Selebaran Pepera 1969 yang tidak demokratis. Foto: AMP KK Malang.

Malang, MAJALAH BEKO – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota (KK) Malang dalam rilis yang diterima majalahbeko.com menuliskan empat poin yang berisi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969yang dinilai tidak demokratis.

Berikut rilis AMP Malang menyikapi Pepera 1969 yang dibacakan dalam pemutaran film dan diskusi diKontrakan Wamena, Perumahan Landungsari, Kota Malang pada Selasa (2/8/2017) lalu:

Pertama; perebuatan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960-an, yang membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian New York (New York Agreement). Perjanjian yang terdiri dari 29 pasal yang mengatur beberapa poin antara lain; penentuan nasib sendiri (self determination) yang didasarkan pada praktek internasional, yaitu satu orang satu suara (one man one vote), serta transfer administrasi dari PBB kepada Indonesia yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 yang oleh Indonesia disebut hari Integrasi Papua ke RI.

Kedua; tentang Perjanjian Roma (Roma Agreement) yang keluar pada 30 September 1962, yang memuat tentang Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan act of free choise (tindakan pilih bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun kenyataannya, Indonesia memobilisasi militer secara besar-besaran untuk meredam gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

Ketiga; tentang kontrak karya pertama Freeport pada tanggal 7 April 1967, yang dilakukan 2 tahun jauh sebelum dilakukannya Pepera 1969.

Keempat; dilakukannya penentuan pendapat rakyat (Pepera) tepat pada 2 Agustus 1969 yang tidak demokratis, di mana dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak saat itu hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan hanya 175 saja yang memberikan pendapat di bawah intimidasi aparat Indonesia saat itu. sumbr (NESON ENEBI).